General Issue

“Holding” BPJS

picture11

Oleh : Amri Yusuf *

Dalam suatu kesempatan, beberapa bulan sebelum BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) diresmikan beroperasi penuh pada awal Juli 2015 di Cilacap, direksi BPJS TK mendapat kesempatan untuk melakukan audiensi dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. Dalam audiensi tersebut, Elvyn G Masassya selaku Dirut selain melaporkan persiapan peresmian operasional penuh BPJS TK, juga menyampaikan progress pelaksanaan program jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS TK selama tiga tahun terakhir.

Presiden Jokowi selain memberikan apresiasi atas berbagai pencapaian yang sudah dilakukan oleh BPJS TK, juga menegaskan komitmen beliau  untuk mendukung penuh berbagai inisiatif BPJS TK dalam implementasi program jaminan sosial di Indonesia. Yang agak diluar perkiraan, dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi justru menyampaikan evaluasi tentang pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN menurut beliau masih perlu banyak perbaikan, seperti kualitas pelayanan, manajemen klaim, dan perluasan kepesertaan pada kelompok yang mampu membayar iuran sehingga bisa menekan potensi defisit pembiayaan yang waktu itu sudah mencapai Rp 6 triliun. Presiden Jokowi menyampaikan kegalauan dan keprihatinannya terhadap kondisi yang sedang dihadapi oleh BPJS Kesehatan kala itu.

Merespon apa yang menjadi kegalauan Presiden, Elvyn menyampaikan beberapa masukan kepada Presiden untuk mengatasi berbagai masalah implementasi jaminan sosial di Indonesia. Salah satunya yang mendapatkan perhatian serius dari Presiden Jokowi adalah ide pembentukan Holding BPJS di Indonesia. Elvyn menyampaikan, berbagai inisiatif dan komitmen pemerintah terhadap implementasi jaminan sosial sebagai pilar negara kesejahteraan di Indonesia, sudah cukup baik dan relatif lengkap. Namun ada empat masalah pokok yang harus segera di antisipasi bersama, yaitu : (1) tumpang tindih kebijakan perlindungan sosial ; (2) fragmentasi program dan layanan kepada masyarakat ; (3) inefisiensi infrastruktur layanan dari masing – masing penyelenggara program; dan (4) monitoring dan evaluasi yang tidak efektif.

Berbagai program jaminan, kesejahteraan dan perlindungan sosial (social protection) di Indonesia, seperti program jaminan hari tua, jaminan kecelakaaan kerja, jaminan kematian, jaminan kesehatan, program tabungan perumahan, dan program – program bantuan sosial lainnya, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Disabilitas (KD), yang masih terfragmentasi tersebut perlu dikonsolidasi oleh suatu badan khusus seperti holding agar implementasi kebijakan jaminan sosial di Indonesia lebih efisien, efektif dan powerfull. Holding ini akan bertindak sebagai kepanjangan tangan Presiden dalam mengkordinasi, mengontrol dan mendukung implementasi berbagai program jaminan sosial di Indonesia. Berhubung waktu untuk audiensi yang sangat terbatas, maka Presiden menginstruksikan kementerian terkait yang kala itu ikut mendampingi, untuk diagendakan dan dibahas secara khusus dalam suatu rapat terbatas.

Esensi “Holding”

Ide pembentukan holding BPJS ini berangkat dari pemikiran saat ini eksistensi lembaga – lembaga penyelenggara program jaminan sosial yang ada, yang nota bene semuanya adalah kepanjangan tangan pemerintah, masih cenderung bergerak sendiri – sendiri dengan basis ketentuan yang juga tumpang tindih. Ikhtiar untuk meretas fragmentasi praktik jaminan sosial di Indonesia melalui UU SJSN dan UU BPJS, sampai hari ini tidak menampakkan hasil yang menggembirakan.

Oleh sebab itu diperlukan suatu lembaga atau badan khusus yang diberi otoritas untuk mengkordinasi dan mengkonsolidasi berbagai inisiatif yang dilakukan oleh masing – masing lembaga dalam bentuk holding. Holding BPJS, secara esensial diproyeksikan selain mendorong pencapaian economic of scale pengelolaan program, juga di ekspektasi dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, sinergi dan produktivitas operasional dari institusi – institusi jaminan sosial yang ada. Program akuisisi program JKN untuk sektor korporasi dan mampu bayar iuran, misalnya, akan lebih efektif dan optimal jika prosesnya disinergikan dan diintegrasikan dengan program akuisisi program BPJS TK. Dana jaminan sosial yang terkumpul dan belum digunakan oleh masing – masing lembaga untuk membayar benefit, dapat dioptimalkan untuk membantu perekonominan nasional. Kartu jaminan sosial yang selama ini diterbitkan oleh masing – masing lembaga, bisa diintegrasikan menjadi tunggal dan diberi nama kartu jaminan sosial Republik Indonesia (single identity number).

Kedudukan holding tidak bersifat operasional tapi lebih  bersifat strategis. Holding tidak akan mengambil alih fungsi dan peran BPJS eksisting, tapi hanya bersifat mendukung dan mendorong agar masing – masing badan (BPJS)  bisa lebih fokus dan optimal menjalankan tanggung jawabnya. Secara spesifik, fungsi holding antara lain ; (1) menyiapkan berbagai regulasi, kebijakan dan strategi yang koheren dan integratif untuk seluruh badan (BPJS); (2) memberi dukungan penuh (full supporting) kepada setiap BPJS dalam hal perencanaan, keuangan dan sumber daya manusia; (3) menyiapkan sistem IT dan database yang terintegrasi dengan platform yang sama untuk seluruh BPJS; (4) membantu menyiapkan kantor – kantor layanan dan jaringan distribusi, yang bisa digunakan secara bersama (fisik dan e-service) dengan standar dan kualitas layanan yang  setara; (5) mengkonsolidasi, mengontrol dan mengendalikan berbagai inisiatif agar tercipta sinergi antar lembaga atau badan.

Kehadiran holding tidak dimaksudkan untuk mengeliminir peran Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), tapi akan menjadi partner untuk memperkuat implementasi program jaminan sosial di Indonesia. DJSN tetap berfungsi sebagai pengawas eksternal, menyiapkan kebijakan umum dan singkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sementara holding berperan melakukan support dan supervisi internal, membantu menyiapkan kebijakan strategis dan roadmap program jaminan sosial untuk jangka panjang serta mengkonsolidasi berbagai inisiatif dari lembaga penyelanggara.

Untuk mengeksekusi ide tersebut, maka ada dua alternatif bisnis model holding BPJS yang mungkin bisa dipertimbangkan. Alternatif pertama, holding BPJS dibentuk dan berada langsung dibawah Presiden. Holding akan membantu Presiden untuk mengkonsolidasi dan mengintergrasikan berbagai inisiatif program jaminan sosial dan mengkoordinasikannya dengan lembaga – lembaga terkait, seperti kementerian dan lembaga legislatif. Struktur dibawahnya adalah BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, PT TASPEN (Persero), PT ASABRI (Persero), PT Jasaraharja, dan Bapertarum. Masing – masing lembaga tetap beroperasi dan mengelola program seperti biasa, hanya saja kebijakan operasional, layanan, kompetensi sumber daya manusia, sistem IT dan database distandarisasi dan diintergrasikan oleh Holding BPJS. Dengan menggunakan format ini, maka PT TASPEN dan PT ASABRI, tetap eksis dan tidak perlu dilikuidir dan meleburkan diri seperti amanat UU No.24/2011. TASPEN dan ASABRI hanya perlu mengkonversi bentuk badan hukumnya dari korporasi (BUMN) menjadi lembaga jaminan sosial yang berbasis badan hukum publik.

Alternatif kedua, holding BPJS kedudukannya sama seperti di atas, langsung dibawah Presiden, tapi struktur dibawahnya dirancang berdasarkan program dan segmen peserta yang dilayani. Sementara aktivitas  pengelolaan dana investasi sebagai akibat dari akumulasi iuran yang belum digunakan untuk membayar klaim, dari masing – masing BPJS di-pooling dan dikelola oleh Badan Khusus yang dibentuk untuk itu dan fokusnya hanya untuk pengelolaan dan pengembangan dana investasi. Kebijakan pooling fund ini, akan menambah kekuatan dan posisi tawar dana jaminan sosial untuk mendorong percepatan permbangunan ekonomi di Indonesia. Semua lembaga dibawah holding BPJS, seperti BPJS TK, BPJS Kesehatan, TASPEN, ASABRI, Jasaharja dan Bapertarum tetap beroperasi seperti biasa dan aktivitasnya hanya fokus pada pengelolaan program, perluasan kepesertaan dan memberikan layanan kepada peserta.

Kondisi ini mirip seperti di Malaysia. Dimana tata kelola program jaminan sosialnya dijalankan oleh empat badan yang terpisah. Employee Providen Fund (EPF) atau Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) mengelola tabungan dengan kepesertaaan wajib bagi pekerja swasta. Sosial Security Organization (Sosco) atau Pertumbuhan Kemalangan Sosial (Perkeso) mengelola asuransi kecelakaan kerja dan pensiun cacat bagi pekerja swasta. Pension System for Civil Servant (PSCS) atau Kumpulan Wang Aparatur Pemerintah (KWAP) mengelola program pensiun pegawai sipil pemerintahan (dibiayai APBN). Dan yang terakhir, Armed Forces Saving Board (AFSB) atau Lembaga Tabungan Angkatan Tentara (LTAT) mengelola program pensiun untuk personel militer (dibiayai APBN).

Melanjutkan Reformasi

Wacana yang digulirkan oleh Elvyn G Masassya di atas pernah dibahas dalam rapat terbatas yang dihadiri sejumlah menteri, anggota DJSN dan lembaga – lembaga terkait dan hasilnya pun sudah dilaporkan kepada Presiden Jokowi.

Gagasan untuk meretas berbagai hambatan optimalisasi implementasi program jaminan sosial di Indonesia, layak untuk didiskusikan kembali. Kita membutuhkan sistem jaminan sosial yang kuat, solid dan terintegrasi guna  mewujudkan visi universal coverage sebagai pilar utama welfare state, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan buruh dan sekaligus memperkuat perekonomian nasional.  Holding BPJS adalah salah satu ikhtiar untuk mengkonsolidasi, mengintegrasi,  mengkoordinasi dan memperkuat peran dan fungsi berbagai lembaga jaminan sosial yang sudah eksis pada level operasional, tanpa harus mengeliminir atau melikuidasi keberadaan mereka.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka agenda reformasi sistem jaminan sosial harus dilanjutkan kembali. Kita perlu segera mengevaluasi arah perkembangan praktik jaminan sosial di Indonesia saat ini. Berbagai undang – undang terkait, seperti UU SJSN, UU BPJS, UU Kesejahteraan Sosial, UU Ketenagakerjaan, UU Tapera dan UU ASN agaknya perlu direview, direvisi, disinkronisasi dan diharmonisasi agar tidak tumpang tindih satu dengan yang lain. Tumpang tindih ketentuan peraturan perundangan tersebut dapat berakibat kepada tidak optimalnya implementasi sistem jaminan sosial nasional.

  • Amri Yusuf, adalah mantan direksi BPJS dan pengamat jaminan sosial

Artikel ini telah dimuat harian Kompas, tanggal 6 Januari 2017

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top