General Issue

Kapan MERDEKA dari Covid-19

FOTO CHS TERBARU5

Oleh : Dr. Chazali H. Situmorang, Apt, M.Sc *)

Dulu 75 tahun yang lalu, rakyat Indonesia mampu mengusir Belanda dengan bambu runcing, dan pekikan Allahu Akbar. Dulu berjuang merebut kemerdekaan tidak punya segalanya, hanya kumpulan batang tubuh rakyat dengan semangat jiwa raganya. Rasa takut  melawan Belanda telah sirna, berganti dengan semboyan “merdeka atau mati”. Sebab lebih baik mati sahid dari pada dijajah menderita seumur hidup. Cukuplah 3,5 abad dijajah Belanda dan 3,5 tahun dijajah Jepang.  Menjelang 17 Agustus setiap tahun, para guru bercerita pada muridnya atas kepahlawan pejuang kemerdekaan itu.

75 tahun kemudian, menjelang peringatan Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2020, sepertinya kita berjalan dilorong gelap yang panjang,  yang dimulai dari nol kilometer. Sejarah 75 tahun yang lalu, seolah berulang. Rakyat Indonesia sedang berjuang melawan penjajah baru bernama Covid-19, dan potensi terjadinya resesi ekonomi. Negara tetangga sudah mengalaminya, dan menurut teori domino, Indonesia tinggal menunggu waktu, bahkan ada yang sudah tidak sabar menyatakan Indonesia sudah dalam keadaan resesi ekonomi.

Kita tidak bisa lagi berjuang dengan menggunakan bambu runcing, dan tidak bisa lagi berkumpul menggalang massa ,  karena tidak boleh ada kerumunan, tidak boleh ada keramaian untuk mencegah si Covid-19 tidak semakin merajalela.

Instrumen alat perjuangan rakyat Indonesia melalui 3 modus operasi, yaitu pakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak.  Instrument alat perjuangan pemerintah adalah tracing rakyat yang terkena Covid-19,  melakukan testing atau pengecekan keberadaan Covid-19 dalam tubuh manusia, dan melakukan treatment/pengobatan, yang risiko kematiannya sekitar 3-4%, dan diperparah jika ada yang komorbid.  Kata kuncinya pemerintah harus menggunakan teknologi, tidak bisa dengan manual seperti membuat bambu runcing.

Risiko kematian yang tidak dapat dielakkan dengan teknologi kedokteran, karena belum diketemukan obat pembunuh sang Covid-19.  Upaya yang dilakukan, meningkatkan daya tahan tubuh (imunitas). Soal imunitas ini banyak faktor untuk dapat dimiliki dengan maksimal. Antara lain kecukupan gizi, kecukupan food suplemen, vit D,C, E, dan kebiasaan hidup sehat (ber olahraga), dan tidak adanya komorbid. Yang tidak kalah penting adalah pikiran. Hindari stress. Sesuatu yang tidak mudah.

Semua proses perjuangan Merdeka dari Covid-19 itu, rupanya tidak cukup dengan sekumpulan batang tubuh rakyat dan semangat jiwa raga yang menyala-nyala sewaktu melawan Belanda dan Jepang ( mereka juga sedang berjuang melawan Covid-19), tetapi memerlukan teknologi, dan dalam bidang kesehatan, teknologi itu  sangat mahal. Seperti teknologi untuk mendapatkan vaksin, semua negara terseok-seok untuk mendapatkan vaksin yang dapat digunakan untuk memerangi Covid-19.

Karena teknologi kesehatan mahal, implikasinya menguras APBN, apa lagi, kita sejak 75 tahun yang lalu, belum mandiri dalam bidang penyediaan kebutuhan obat dan alat kesehatan. Contohnya obat, dan alat-alat bedah.  Indonesia belum dapat  membuat bahan baku untuk  antibakteri (antibiotic), penurunan panas (antipyretic), penghilang rasa sakit/nyeri /peradangan ( analgetik, anti inflamasi), apa lagi untuk penyakit-penyakit kronik dan katastropik. Semuanya import.  Dua negara yang bahan baku obatnya murah tempat Indonesia belanja, yaitu China dan India. Disamping importir dari Amerika Serikat, Eropah , Korsel dan Jepang.

Upaya peperangan terhadap Covid-19 di garda terakhir adalah rumah sakit. Sekarang ini sedang terjadi peperangan itu. Hampir setiap hari kita mendapat informasi tenaga kesehatan berjatuhan meninggal dunia. Tren dokter spesialis yang meninggal semakin meningkat dan pada kelompok usia muda yang masa produktifnya masih panjang.

Di masyarakat, “benturan” terjadi antara rakyat dengan aparat keamanan. Kewajiban memakai masker dan ancaman denda jika tidak menggunakannya, memang telah memberikan dampak. Orang takut tidak pakai masker, tetapi bukan karena takut kena Covid-19, takut kena razia polisi dan membayar denda. Di Jakarta dikenakan Rp. 250 ribu.  Indikasinya sederhana yakni masih banyak yang memakainya di dagu. Sepertinya mulut dan hidung sudah pindah ke dagu.

Belum lagi soal menjaga jarak.  Jika di pusat perbelanjaan, pasar, sangat  sulit mengatur jaga jarak. Yang tertib dan konsisten itu di masjid dan gereja. Itupun tergantung daerahnya. Jika dikatakan zona hijau, bebas masyarakatnya untuk tidak disiplin soal jarak.

Perjuangan Kemerdekaan kali ini, memang sangat multi komplek. Begitu beratnya serangan Covid-19, juga diikuti dengan berbagai persoalan kedaulatan ekonomi yang sudah rontok,  antara lain disebabkan utang negara ini sudah sangat besar Rp. 5.264  triliun posisi Juni 2020. Sedangkan petumbuhan ekonomi minus 5,32%. Bagaimana mau bayar utang, uang yang ada habis untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif. Usaha-usaha yang bersifat produktif, mendekati lumpuh karena pandemi.  Jika utang semakin menumpuk, kemampuan membayar rendah, sedangkan kebutuhan konsumtif rakyat harus tersedia,  saat itulah kita mengalami resesi ekonomi.

Secara ekonomi Indonesia akan terjajah oleh negara pemberi pinjaman. Ibarat suatu rumah tangga, kelilit utang tidak sanggup bayar, maka oleh deb collector akan mereka sita asset yang dimiliki, seperti emas, sepeda motor, tanah, bahkan rumah tempat tinggal. Jadilah keluarga itu gelandangan, dijaring  satpol PP, dimasukkan dalam panti asuhan.

Momentum 17 Agustus 2020

75 tahun Indonesia merdeka, kita berada dalam situasi yang sangat berat. Dalam suasana kehidupan demokrasi yang dibangun 20 tahun lalu melalui orde reformasi semuanya serba bebas. Bebas berpendapat, bebas pula menangkap, dan bebas berbuat apa saja atas nama demokrasi.  Indonesia ibarat sebuah pedati yang sedang mogok. Pada saat itu siapa yang diatas akan menikmati situasi mogok itu, sedang yang terhimpit dibawah sangat menderita memikul beban  pedati yang sarat muatan. Inilah yang disebut situasi oligarki. Mereka yang diatas bersekongkol agar pedati itu tetap mogok.

Dalam situasi itu, datang wabah Covid-19, diikuti dengan  ghost resesi ekonomi. Semua menjadi panik. Tetapi sang oligarki tidak mau melepaskan cengkramannya. Suasana semakin runyam.

Dikalangan rakyat muncul semangat “Bersama Atau Mati”. Kelompok-kelompok masyarakat bergerak mengatasi dampak pandemi. Daya tahan mereka luar biasa dalam usaha menyelamatkan sesama-tak kalah heroik dengan para pejuang  kemerdekaan yanag memekikkan “merdeka atau mati” (Koran Tempo, 14/08/2020).

Semangat menyatukan kebijakan pemerintah, dan semangat rakyat “merdeka atau mati” perlu dilakukan dalam momentum peringatan 17 Agustus 2020.  Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, diminta membuat lompatan kebijakan untuk mengejar ketertinggalan penyelesaian persoalan yang terkesan masih lambat. Presiden tidak boleh jalan sendiri. Disamping peran menteri yang perlu dipacu dan terpacu, tetapi juga peran Gubernur, Bupati dan Walikota.

Ada beberapa Propinsi yang Covid-19 nya semakin merajalela, seperti Propinsi di Sumatera,  dan Sulawesi , dan beberapa Kota seperti Medan, Surabaya dan Makasar, perlu dilakukan treatment khusus oleh Pemerintah Pusat.

Lompatan kebijakan dimaksud, antara lain dengan mengancam para Gubernur/Bupati/Walikota yang kurang maksimal melaksanakan “peperangan” terhadap Covid-19, bisa diberhentikan oleh Presiden. Diskresi Presiden itu diperlukan, untuk merespons tekad yang dikatakan  Presiden “melakukan apapun demi rakyat”. Hal itu telah dibuktikan, dengan mereduksi wewenang DPR soal Budgeting, melalui Perppu, dan hebatnya DPR menyetujuinya  menjadi Undang-Undang. Tentu untuk Gubernur/Bupati/Walikota juga tidak sulit bagi Presiden Jokowi.

Boleh jadi dan diduga banyak  pihak,  lompatan kebijakan Presiden dalam momentum 17 Agustus 2020, pada level Pemerintah Pusat, mungkin saja dalam bentuk  Reshuffle Kabinet. Bisa pemberhentian, atau pindah tugas yang lebih pas. Beberapa kementerian sepertinya tidak mempermudah kebijakan Presiden, bahkan menjadi blunder, yang ditandai dengan kemarahannya 18 Juni 2020 yang lalu.

Empat bulan kedepan ini, dalam penyelenggaraan roda pemerintah, adalah  waktu yang terberat. Mulai dari merealisasikan APBN 2020 yang masih rendah, menghitung kembali rencana belanja  dan pendapatan RAPBN 2021 yang baru disampaikan draftnya dalam Pidato Presiden Jumat 14 Agustus 2020,  mengendalikan wabah Covid-19, mempersiapkan vaksin Sinovac yang dalam tahap uji klinis tahap III, serta berbagai skema bansos  sebagai bantalan sosial bagi rakyat yang terdampak Covid-19, serta sebagai stimulus ekonomi untuk kuartal III dan IV.

Konsolidasi Elite Bangsa

Deskripsi yang kita uraikan diatas, dengan spirit Proklamasi, tentu memerlukan konsolidasi seluruh elite kebangsaan untuk menyelamatkan Republik ini dari “kehancuran” akibat serangan Covid-19, dan ancaman  resesi ekonomi.

Kenapa konsolidasi ini diperlukan, karena dinamika dan pergolakan serta gesekan antara elite politik, elite pemerintahan, tokoh masyarakat  sudah di ujung perbedaan yang tajam. Area gesekan bukan saja soal  kebijakan ekonomi, tetapi sudah pada tataran kehidupan ketatanegaraan dan ideologi bangsa. Isu RUU HIP, RUU Omnisbus Law, Perppu No. 1 /2020 merupakan pemicu dan pemacu terjadinya berbagai demonstrasi dan protes kelompok masyarakat. Belum lagi isu tentang eksistensi dan akan bangkit kembali PKI, belum dapat diredam oleh pemerintah dengan cepat dan tepat.

Bagi pemerintah dalam hal ini peran Presiden RI selaku Kepala Negara perlu dikedepankan sebagai pemersatu untuk tetap utuhnya NKRI. Penyatuan emosional rasa kebangsaan dalam peringatan  hari Kemerdekaan ke 75, bisa menjadi kohesi dan adhesi segenap anak bangsa, tanpa diskriminasi, tanpa melihat apakah pro atau pengkritisi pemerintah. Satukan mereka dalam ideologi Pancasila yang tercantum dalam UU Dasar 1945.

Langkah konsolidasi bangsa ini, menempatkan Kepala Negara sebagai lokomotifnya, dengan koridor UU Dasar 1945, sebagaimana janji dan sumpah Presiden  dihadapan Allah SWT dan rakyat Indonesia. Mari kita Merdeka dari Covid-19 dan resesi ekonomi.

*) Pemerhati Kebijakan Publik/Dosen FISIP UNAS

Cibubur, 15 Agusutus 2020

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top