General Issue

MWA USU DIDUGA MELAKUKAN MALADMINISTRATION

situmorang1

Oleh : Dr. Chazali H.Situmorang, Apt, M.Sc  *)

Tulisan ini saya turunkan sebagai bentuk keprihatinan saya terhadap USU yang sudah lama menjadi Badan Hukum Milik Negara, dan menyelenggarakan pendidikan secara lebih mandiri. Oleh karena itu diperlukan lembaga untuk mengawasinya yang disebut dengan Majelis Wali Amanah. MWA ini merupakan perwakilan masyarakat, alumni USU dan civitas academika USU, melalui Senat Akademik.

MWA merupakan Badan Hukum Publik, bagian dari USU sebagai Badan Hukum Publik juga. Kedudukan MWA dan Rektor USU adalah mitra. Rektor USU harus menjalankan keputusan-keputusan yang diterbitkan MWA, dan MWA tidak boleh mencampuri kebijakan Rektor USU sebagai eksekutif, sepanjang menjalankan kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita semua sudah pahamlah soal itu.  Bahkan agar sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi kebijakan berjalan dengan baik, aturan menyebutkan Rektor otomatis anggota MWA, demikian juga Gubernur Sumut, siapapun yang menjadi Gubernur.

Demikian juga perwakilan alumni USU, lembaga yang ditetapkan dan diputuskan Menkumham sebagai pengurus IKA USU,  Ketua Umumnya otomatis sebagai anggota MWA. Mekanisme itu diatur dalam peraturan MWA yang sudah berlangsung cukup lama dan berjalan dengan baik.

Nah, sekarang mari kita cermati apa yang dimaksud dengan maladministraion, supaya tulisan ini menjadi lebih jernih dalam melihat persoalan. Maladministrasi menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (“UU 37/2008”) diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Sekarang kita kutip pendapat ahli terkait uraian lebih lanjut dari definisi diatas, sebagai mana yang ditulis  Hendra Nurtjahjo dkk dalam buku Memahami Maladministrasi (hal. 11-12) yang kami akses dari laman Ombudsman RI menjelaskan definisi maladministrasi yaitu: a.    Perilaku dan perbuatan melawan hukum, b.    Perilaku dan perbuatan melampaui wewenang, c.    Menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang itu, d.    Kelalaian, e.    Pengabaian kewajiban hukum, f. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, g. Dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan, h.    Menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial, i.      Bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Ketua dan angota MWA USU adalah penyelenggara pelayanan publik dalam fungsi pengawasan, dan bagian dari penyelenggara negara dan pemerintahan, karena duduk dalam lembaga badan hukum milik negara. Artinya semua keputusan-keputusan ataupun produk MWA ada pagar pembatasnya  yaitu poin a sampai dengan i diatas. Jelas tolok ukurnya.

Saya berkeyakinan semua anggota MWA memahami, karena mereka adalah kaum terdidik, banyak profesor ahli hukum, ahli keuangan, ahli manajemen, ahli politik, pengusaha dan juga ada penguasa. Saya yakin produk MWA pasti berkualitas dan sesuai dengan rumusan UU Ombusdman terkait definisi maladmnistration.

Mohon maaf, untuk dapat lebih jelasnya lagi, dan pemahaman kita sama dalam melihat maladministration  ini,  umumnya bentuk-bentuk  maladminsitartion adalah penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, pengabaian kewajiban hukum, tidak transparan, kelalaian, diskriminasi, tidak profesional, ketidakjelasan informasi, tindakan sewenang-wenang, ketidakpastian hukum, dan salah pengelolaan.

Masih menurut Hendra dkk menjelaskan yang termasuk bentuk tindakan maladministrasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan aparatur pemerintah dikarenakan adanya:

  1. Mis Conduct yaitu melakukan sesuatu di kantor yang bertentangan dengan kepentingan kantor.
  2. Deceitful practice yaitu praktek-praktek kebohongan, tidak jujur terhadap publik. Masyarakat disuguhi informasi yang menjebak, informasi yang tidak sebenarnya, untuk kepentingan birokrat.
  3. Corruption yang terjadi karena penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya, termasuk didalamnya mempergunakan kewenangan untuk tujuan lain dari tujuan pemberian kewenangan, dan dengan tindakan tersebut untuk kepentingan memperkaya dirinya, orang lain kelompok maupun korporasi yang merugikan keuangan negara.
  4. Defective Policy Implementation yaitu kebijakan yang tidak berakhir dengan implementasi. Keputusan-keputusan atau komitmen-komitmen politik hanya berhenti sampai pembahasan undang-undang atau pengesahan undang-undang, tetapi tidak sampai ditindak lanjuti menjadi kenyataan.
  5. Bureaupathologis adalah penyakit-penyakit birokrasi ini antara lain:  a. ndecision yaitu tidak adanya keputusan yang jelas atas suatu kasus. Jadi suatu kasus yang pernah terjadi dibiarkan setengah jalan, atau dibiarkan mengambang, tanpa ada keputusan akhir yang jelas. Biasanya kasus-kasus seperti bila menyangkut sejumlah pejabat tinggi. Banyak dalam praktik muncul kasus-kasus yang di peti es kan. b. Red Tape yaitu penyakit birokrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan yang berbelit-belit, memakan waktu lama, meski sebenarnya bisa diselesaikan secara singkat. c. Cicumloution yaitu Penyakit para birokrat yang terbiasa menggunakan katakata terlalu banyak. Banyak janji tetapi tidak ditepati. Banyak kata manis untuk menenangkan gejolak masa. Kadang-kadang banyak kata-kata kontroversi antar elit yang sifatnya bisa membingungkan masyarakat. d. Rigidity yaitu penyakit birokrasi yang sifatnya kaku. Ini efek dari model pemisahan dan impersonality dari karakter birokrasi itu sendiri. Penyakit ini nampak,dalam pelayanan birokrasi yang kaku, tidak fleksibel, yang pokoknya baku menurut aturan, tanpa melihat kasus-perkasus. e. Psycophancy yaitu kecenderungan penyakit birokrat untuk menjilat pada atasannya. Ada gejala Asal Bapak senang. Kecenderungan birokrat melayani individu atasannya, bukan melayani publik dan hati nurani. Gejala ini bisa juga dikatakan loyalitas pada individu, bukan loyalitas pada publik. f. Over staffing yaitu Gejala penyakit dalam birokrasi dalam bentuk pembengkakan staf. Terlalu banyak staf sehingga mengurangi efisiensi. g. Paperasserie adalah kecenderungan birokrasi menggunakan banyak kertas, banyak formulir-formulir, banyak laporan-laporan, tetapi tidak pernah dipergunakan sebagaimana mestinya fungsinya. h. Defective accounting yaitu pemeriksaan keuangan yang cacat. Artinya pelaporan keuangan tidak sebagaimana mestinya, ada pelaporan keuangan ganda untuk kepentingan mengelabui. Biasanya kesalahan dalam keuangan ini adalah mark up proyek keuangan.

Masih bersumber dari buku yang sama, ada pendapat lain mengenai bentuk maladministrasi yang dilakukan oleh birokrat yaitu:

  1. Ketidak jujuran (dishonesty), berbagai tindakan ketidak jujuran antara lain: menggunakan barang publik untuk kepentingan pribadi, menerima uang dll.
  2. Perilaku yang buruk (unethical behavior), tindakan tidak etis ini adalah tindakan yang mungkin tidak bersalah secara hukum, tetapi melanggar etika sebagai administrator.
  3. Mengabaikan hukum (disregard of law), tindakan mengabaikan hukum mencakup juga tindakan menyepelekan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri, atau kepentingan kelompoknya.
  4. Favoritisme dalam menafsirkan hukum, tindakan menafsirkan hukum untuk kepentingan kelompok, dan cenderung memilih penerapan hukum yang menguntungkan kelompoknya.
  5. Perlakuan yang tidak adil terhadap pegawai, tindakan ini cenderung ke perlakuan pimpinan kepada bawahannya berdasarkan faktor like and dislike. Yaitu orang yang disenangi cenderung mendapatkan fasilitas lebih, meski prestasinya tidak begus. Sebaliknya untuk orang yang tidak disenangi cenderung diperlakukan terbatas.
  6. Inefisiensi bruto (gross inefficiency), adalah kecenderungan suatu instansi publik memboroskan keuangan negara.
  7. Menutup-nutupi kesalahan, kecenderungan menutupi kesalahan dirinya, kesalahan bawahannya, kesalahan instansinya dan menolak di liput kesalahannya.
  8. Gagal menunjukkan inisiatif, kecenderungan tidak berinisiatif tetapi menunggu perintah dari atas, meski secara peraturan memungkinkan dia untuk bertindak atau mengambil inisiatif kebijakan.

Dari berbagai rumusan dan batasan operasional diatas, mari kita lihat apakah sudah patut dapat diduga MWA USU, melakukan maladministration  terhadap salah satu anggota MWA USU yaitu Ketua Umum PP IKA USU, yang menurut aturan yang dibuat MWA USU berhak terlibat dan ikut dalam berbagai proses keputusan MWA USU.

Saya akan utarakan kronologis singkatnya, kenapa sampai MWA USU memblokir Ketua Umum PP IKA USU terpilih Munas I hampir dua tahun yang lalu, untuk tidak duduk dalam anggota MWA USU.

Alasan yang terbuka dan diketahui oleh semua anggota MWA dan alumni USU, Rektor USU Prof. Runtung, tidak berkenan atas  terpilihnya Raden Syafii  (Romo) sebagai Ketua Umum PP  IKA USU ( mereka sama-sama alumni FH USU) dan berkeberatan dimasukkan Rektor sebagai Pembina. (ada suratnya). Beberapa waktu kemudian Pengurus IKA USU Wilayah Sumbar protes dan mengajukan pembatalan kepengadilan negeri.

Dengan alasan karena dalam proses pengadilan, Ketua MWA USU setiap rapat mengundang Ketua IKA USU yang lama ( sudah berakhir periode) untuk hadir dalam rapat. Beberapa kali ikut rapat, belakangan beliau ( Syofyan Raz), tidak hadir lagi dalam rapat-rapat MWA USU.

Pada waktu bersamaan, PP IKA USU mempersoalkan tidak diundangnya IKA USU hasil Munas I tersebut, dan Ketua MWA USU meyerahkan ke Senat Akademik, dan Senat Akademik meminta persetujuan Menristekdikti, terkait status IKA USU. Menristkdikti melalui Sekjennya, menjawab bahwa untuk sifatnya  eks officio IKA USU, maka otomatis Ketua Umum PP IKA USU menjadi anggota MWA USU sesuai dengan regulasi yang dibuat oleh MWA USU.

Pada saat itu, sudah ada pergantian Gubernur, dari Tengku Erry Nuradi  ke Edy rahmayadi. Hebatnya dalam rapat-rapat MWA Gubernur Edy diundang, sedangkan Ketua IKA USU Raden Syafii, tidak diundang.

Dalam perjalanannya, proses pengadilan sampai di tingkat Mahkamah Agung,  Kemenkumham dan IKA USU menang. Artinya tidak ada lagi persoalan aspek legal status Kepengurusan  IKA USU.

Drama berikutnya, apakah Ketua MWA USU, menyerah dan patuh pada putusan hukum?. Ternyata tidak. Saya tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran Ketua MWA USU dan beberapa anggota MWA. Apakah segan sama Rektor, takut sama rektor, atau sudah bekerjasama, seiring sejalan,   hanya mereka yang tahu dan Allah SWT.

Ternyata ceritanya sungguh seru, dan benar-benar kita sebagai Alumni USU merasa malu, dan sangat terpukul. Terlepas, suka atau tidak suka dengan orang perorang. Tetapi ini persoalan kelembagaan.

Saya mendapatkan dokumen Berita Acara Rapat MWA yang ditanda tangani (terkonfirmasi)  yang dikeluarkan tanggal 27 Februari 2020.

Isi dokumen, ada undangan rapat tanggal 27 Februari 2020, jam 9.00, dengan materi  rapat,

  1. Presentase rencana program Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit untuk membangun Etalase Kelapa sawit di Kampus Bekala USU;
  2. Entry meeting KAP Wisnu Karsono Soewito&rekan;
  3. Dan lain-lain yang dianggap perlu.

Karena tidak memenuhi kuorum, rapat di sekor, dan dimulai lagi pukul 11.00  hari yang sama.

Rapat dimulai lagi pukul 11.00 di buka oleh Ketua MWA. Apakah sudah  memenuhi kuorum tidak ada disebutkan.

Dalam rapat tersebut, atas kesepakatan bersama, agenda acara berubah mejadi:

  1. Entry meeting KAP Wisno Karsono&partner;
  2. Efektifitas keanggotaan MWA dan keanggotaan IKA USU dalam MWA;
  3. Peninjauan Peraturan MWA USU No. 16 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kelola USU;
  4. Presentasi Rencana Program Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit untuk Membangun Etalse Kelapa Sawit di Kampus Bekala USU.

Dalam kesepakatan poin b. sebelum ada penyelesaian mengenai keabsahan Perwakilan Alumni sebagai Anggota MWA USU ,maka untuk sementara waktu perwakilan Alumni tidak diikutsertakan dalam rapat MWA.

Pada poin 3, Menyetujui dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan yang tercantum di dalam PP No.16 tahun 2014, Tentang Statuta USU dengan ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan MWA No. 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kelola USU terkait keanggotaan MWA dari Wakil Alumni.

Disamping itu, menyebutkan menyetujui dilakukannya perubahan kedua terhadap Peraturan MWA No.16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola USU yang berkaitan dengan ketentuan keanggotaan MWA dari Wakil Alumni.

Dokumen tersebut ditandai tangani oleh Ketua MWA, Panusunan Pasaribu, dan Sekretaris MWA, Fahmi Natigor Nasution.

Lantas saat itu juga. Terbitlah Peraturan MWA Nomor; 01 tahun 2020, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MWA Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kelola USU.

Dalam Pasal 23, ayat (1), Komposisi MWA, adalah Menteri, Rektor, Wakil SA dan Wakil Masyarakat.

Ayat (2), Wakil masyarakat adalah Gubernur Sumut, dan Wakil Masyarakat melalui pemilihan.

Pada Peraturan MWA sebelumnya (No.16/2016), ayat (2), Wakil masyarakat tercantum IKA USU. Peraturan yang baru IKA USU di hapuskan. Di hapuskan oleh MWA yang diketuai  Panusunan Pasaribu ( Tokoh masyarakat Sumut, Alumni Gajah Mada S1 dan Alumni USU S2 MM).

Loh, dimana persoalannya?. Kan itu wewenang MWA?. Sudah diputuskan dalam Rapat Pleno, walaupun ada beberapa tidak setuju, tetapi kalah suara.

Analisis proses keputusan penting

Terkait  untuk keputusan penting dan strategis, apapun organisasinya apalagi organisasi lembaga negara dan pemerintah ada proses. Ada tahapan. Orang-orang yang pernah menjadi birokrasi apalagi sebagai leader seperti Ketua MWA yang pernah menjadi Bupati, menjadi Pejabat eselon II di kantor Gubernur, mengerti betul apa itu proses birokrasi.

Terkait rencana perubahan Ortala USU, tidak ada  dalam agenda rapat 27 Februari 2020, termasuk dalam surat Undangan rapat. Hal yang penting (Ortala) , dimasukkan dalam agenda lainnya.

Rapat di skor, dan rapat kedua beberapa jam berikutnya, materi rapat bergeser, dan muncul begitu saja  pembahasan tentang Ortala, yang intinya merubah isi Ortala secepat itu. Tanpa melalui proses kajian sebelumnya, dengan mencermati apa persoalan intinya, dan bagaimana duduk persoalannya.

Seharusnya dibentuk tim untuk itu dan menelaahnya secara jernih, terbuka, dan mengundang PP IKA USU. Apa itu dilakukan. Dari dokumen tidak terlihat. Apakah ada tim sembunyi-sembunyi dengan agenda tersembunyi, perlu di bedah oleh pihak Ombusdman.

Tidak dapat dihindari kesan terburu-buru, dan yang hebatnya ketentuan dimaksud menurut hasil rapat dari peserta MWA, berlaku untuk MWA periode berikutnya, tetapi, dari produk notulen rapat disebutkan Peraturan MWA No. 01/2020 , berlaku  sekarang. Jadi syahlah, kalau dalam rapat berikutnya MWA meng-exit IKA USU. Perlu diteliti, apakah ada “manipulasi”notulen rapat.

Apa yang ditakuti oleh MWA terhadap IKA USU?. Apakah IKA USU itu monster yang akan menerkam MWA?. Kenapa MWA tidak berposisi sebagai pihak yang mendamaikan, menenangkan dan memberikan solusi yang sesuai dengan aturan serta regulasi yang berlaku,  bukan merubah aturan hanya untuk memenuhi kepentingan salah satu pihak ( Penguasa Kampus?).

Nanti berikutnya, jika Ketua IKA USU yang terpilih sesuai dengan selera penguasa, apakah MWA harus merubah aturannya kembali keaturan semula?. Yaitu Wakil Masyarakat, disamping Gubernur dalah IKA USU. Jika seperti itu , betapa lemah  dan amburadulnya tata kelola (GCG)  MWA. Ketua MWA secara formal dan moralitas paling bertanggungjawab atas hal itu.

Terkait maladministration, apa yang  potensi dilanggar oleh MWA?. Banyak sekali. Tetapi setidaknya kita lihat dari parametrer:  Deceitful practice; Bureaupathologis: antara lain, Indecision, Red Tape, dan  Psycophancy yaitu kecenderungan penyakit birokrat untuk menjilat pada atasannya. Ada gejala Asal Bapak senang. Kecenderungan birokrat melayani individu atasannya, bukan melayani publik dan hati nurani. Gejala ini bisa juga dikatakan loyalitas pada individu, bukan loyalitas pada publik dan Favoritisme dalam menafsirkan hukum.

Penutup

Saat ini, PP IKA USU, sedang melakukan langkah hukum terkait dengan berbagai dugaan maladminsitration dan pelanggaran hukum oleh MWA dalam rangka menyelenggarakan tugasnya sebagai pelayanan publik. Secara resmi proses ke Ombusdman Pusat sedang berproses, dan aspek hukumnya Tim Legal PP IKA USU di pimpin oleh Advokat Muhammada Joni, SH, MH, sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Kini saatnya PP IKA USU menggeliat, berjuang untuk menyelamatkan USU almamater tercinta sebagai ibu kandung alumni USU.

*) Alumni USU, Pengamat kebijakan Publik, Dosen  Prodi Administrasi Publik FISIP UNAS

IKA USU Jaya, IKA USU Jaya, IKA USU jaya, Jaya, Jaya

Cibubur, 24 Maret 2020

Tulisan ini terbatas untuk kalangan Alumni USU.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top