General Issue

Pansel Organ BPJS Di Ujung Jalan

FOTO CHS TERBARU3

By : Dr. Chazali H.Situmorang,Apt, M.Sc *)

Saya sebenarnya tidak ada berkeinginan menulis artikel terkait perjalanan Pansel Organ BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Sebab 5 tahun  yang lalu sebagai Ketua DJSN waktu itu, setelah mengajukan Calon Pansel Organ BPJS untuk pertama kalinya, dan kemudian keluar Keppres Pansel Organ BPJS, dan Sekretaris DJSN ditunjuk sebagai Sekretaris Pansel non anggota, tidak pernah sekalipun selama Pansel bekerja cawe-cawe bertanya kepada Sekretaris Pansel, apalagi dengan Ketua Pansel Organ dua BPJS itu.

Tetapi kali ini, di ujung jalan Pansel yang sudah bekerja maksimal , professional, dan berintegritas dalam menjalankan amanat yang diberikan Presiden, membuat tulisan ini untuk memberikan opini saya terkait dua hal yang ditanyakan beberapa orang kepada saya, yang memantau bahkan ada yang ikut seleksi Pansel.

Kedua hal tersebut, yaitu pertama; adanya info via telepon dari karyawan BP Jamsostek memberikan informasi, pihak Kejaksaan Agung sedang melakukan penyelidikan atau menggali informasi  di Kantor BP Jamsostek, memanggil para petinggi (Direksi, Deputi Direksi), terkait  kebijakan investasi yang di duga bermasalah. Bahkan isu nya dikhawatirkan mirip Jiwasraya. Kedua;, adanya pertanyaan pada saya, atas tulisan tentang “Staf Khusus Menteri Dalam Pusaran Penyelenggara Negara”, mempersoalkan adanya Staf Khusus Menteri  ditunjuk sebagai anggota Pansel Organ BPJS Kesehatan, mewakili Unsur Pemerintah sesuai dengan amanat di UU BPJS.

Kita bahas dulu persoalan pertama yaitu keresahan di BP Jamsostek, atas  pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung. Para petinggi BP Jamsostek tertanya-tanya kenapa dalam situasi Pansel sedang melakukan seleksi, dan kebetulan beberapa Direksi termasuk Dirut dan Dewas serta banyak Deputi  ikut seleksi, saat itu pula Kejaksaan Agung masuk.   Ada “kepanikan” para pejabat BP Jamsostek itu, jika  pemeriksaan Kejaksaan, mempengaruhi penilaian Pansel, terhadap mereka.

Bagi Pansel Organ BPJS, yang bekerja professional, berintegritas, berpengalaman, tentu tidak akan begitu mudah terpengaruh dengan  kebisingan diluar, sepanjang tidak ada fakta dan data terkait kinerja pejabat BP Jamsostek yang ikut seleksi.  Apalagi salah seorang Pansel adalah mantan Direktur Utama PT. Jamsostek.

Bagi mereka yang menjadi sasaran pemeriksaan, juga diharapkan professional menghadapi pemeriksaan. Siapkan dokumen-dokumen terkait kebijakan investasi, dan dokumen pendukung lainnya, dan hasil pemeriksaan yang sudah ada  baik dari Akuntan Publik, dan BPK.

Berikan argumentasi sesuai dengan regulasi, dan lingkup Otoritas BP Jamsostek dalam menyusun Rencana Strategis, dan Rencana Kerja untuk pengembangan investasi yang pruden sesuai amanat Undang-Undang BPJS. Sebab investasi merupakan kewajiban utama BP Jamsostek untuk membayar klaim jangka panjang baik JHT maupun Pensiun. Kreativitas pengembangan investasi untuk memperpanjang periode _unfunded_ pembayaran pensiun menjadi keniscayaan, apa lagi mengingat premi / iuran pensiun tidak besar.

Jangan terjebak dengan  stigma yang dibangun oleh mereka yang tidak bertanggung jawab, seolah-olah Kejaksaan Agung cari-cari kesalahan. Penyidik Kejaksaan Agung sudah terlatih dan professional menghadapi kasus-kasus korupsi. Yang penting jangan sembunyikan informasi dan data  yang mereka minta, berikan saja, tentu  _confidential_ dari mereka yang tidak terkait.

Terkait dengan persoalan yang kedua; mereka  yang bertanya itu mengutip tulisan saya, bahwa menurut Perpres 68/2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara, Staf Khusus Menteri (SKM)  bukanlah Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Madya maupun Pratama, atau tepatnya bukanlah unsur unit organisasi kementerian.

SKM itu tugasnya memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri atas penugasan khusus dari Menteri. Tugas bersifat  khusus dimaksud selain bidang tugas unsur-unsur organisasi kementerian.

Memang seyogianya  perwakilan pemerintah yang duduk dalam Pansel, tentu mereka yang duduk dalam unsur organik di kementerian karena merupakan unsur organisasi kementerian dalam bidang tugas terkait.

Pansel pertama 5 tahun lalu, saya ( Ketua DJSN saat itu)  mengawal sedemikian rupa agar Pansel yang ditunjuk 3 Kementerian (Kesehatan, Keuangan, dan Ketenagakerjaan) darii unsur pemerintah, adalah pejabat Eselon I ( Jabatan Pimpinan Tinggi Madya). Hal tersebut di ikuti pihak  kementerian. Kemenkes dan Kemenaker menunjuk Sekjen, dan bahkan Kemenkeu menunjuk Wakil Menkeu  sebagai Pansel Organ BPJS Kesehatan.

Untuk Pansel periode kedua ini, kenapa ada  Menteri menunjuk SKM sebagai Pansel unsur pemerintah, terlepas kemampuannya tidak diragukan,  menurut saya boleh jadi Menteri tidak diberikan masukan atau informasi oleh Sekjennya, terkait bagaimana seharusnya menurut UU BPJS. Atau sang Menteri tidak mau mendengar masukan dari JPT Madya/Pejabat Eselon I,  , dan lebih percaya kepada Staf Khususnya.

Pada saat saya menulis artikel “Staf Khusus Menteri Dalam Pusaran Penyelenggara Negara” yang menginspirasi adalah kejadian OTT oleh KPK  di KKP, sehingga Menterinya masuk hotel Prodeo yang antara lain karena “permainan” SKM nya.  Tidak terbayang sedikitpun kaitannya atau menyasar SKM  yang menjadi Pansel Organ BPJS.

Saya dengar memang sejak  awal DJSN dalam suratnya  ke kementerian untuk mengirim nama yang akan ditetapkan sebagai  Pansel dari unsur Pemerintah adalah   Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan itu merupakan salah satu tugas DJSN untuk memastikan apakah sinkronisasi penyelengaraan SJSN sesuai dengan perintah UU SJSN dan UU BPJS.

Tetapi jika Menteri mengirmkan nama yang berbeda dari yang disyaratkan, tidak ada wewenang DJSN untuk menolaknya. Kewajibannya adalah meneruskan kepada Presiden untuk diterbitkan Keputusan Presiden.

Pansel sudah bekerja di ujung jalan semoga lancar sampai ke tujuan. Mungkin nama-nama Calon Organ BPJS sudah di kirimkan ke Presiden, dan DPR RI Komisi IX, terkait Calon Dewas dari unsur masyarakat, pekerja dan pemberi kerja.

Yang diusulkan ke Presiden sebanyak 2 kali dari yang akan ditetapkan.  Tidak ada jaminan misalnya calon Direksi BP Jamsostek yang diusulkan Pansel 14 orang dan ditetapkan 7 orang oleh Presiden, di urut berdasarkan ranking bobot  nilai seleksi, maka urutan 1 s/d 7 yang dipilih Presiden. Bisa saja yang jadi Dirut urutan ke 14, dan urutan pertama atau kedua tidak dipilih.   Hal itu telah terjadi saat penetapan Pansel Organ BPJS. Tidak perlu protes, karena itu  namanya hak prerogatif Presiden.

Cibubur, 5 Desember 2020

*) Anggota DJSN 2008-2011/Ketua DJSN 2011-2015/Direktur Social Seccurity Development Institute (SSDI)

Silahkan di share

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top