Opini

Demokrasi Kita di Ibu Kota

wahyu-triono-ks

Oleh: WAHYU TRIONO KS

Demokrasi modern dengan pemilihan secara langsung dalam suatu pemilihan umum, termasuk pemilihan umum kepala daerah tidak lagi bisa mengabaikan posisi para pemilih –sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Para pemilih (voters) memiliki posisi yang semakin penting. Kini tidak ada lagi sebuah legitimasi politik yang tidak diperoleh dari suara mayoritas rakyat.

Dengan sistem dan perkembangan demokrasi semacam ini, setiap kandidat yang akan mengikuti pertarungan pada suatu pemilihan umum membutuhkan suatu perencanaan yang baik dan benar dalam menapaki jalan kemenangan (road to victory). Suatu istilah yang sangat populer dalam manajemen kampanye modern dan profesional mengigatkan akan hal itu: gagal merencanakan berarti merencanakan untuk gagal.

Demokrasi dengan pemilihan umum secara langsung itu mengharuskan semua yang terlibat dalam pertarungan politik tersebut terutama para kandidat, tim sukses dan konsultan untuk mengkaji tentang potensi, konvensi, koalisi dan kompetisi dalam pemilihan umum tersebut.

Berkaca dari Pemilu DKI Jakarta

Pemilihan Umum Kepala Daerah di Provinsi DKI Jakarta 2017 menghadirkan tiga pasangan kandidat antara lain pasangan Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni dengan nomor urut 1, pasangan Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat dengan nomor urut 2 dan pasangan Anies Baswedan – Sandiaga Uno dengan nomor urut 3.

Para pasangan kandidat Kepala Daerah yang mengikuti pertarungan politik pada pemilihan umum Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta 2017 yang akan dilangsungkan pada 15 Februari 2017, beserta para tim sukses dan konsultan politik dan kampanyenya masing-masing memahami pentingnya posisi para pemilih bagi perolehan suara di satu sisi serta iklim politik yang makin kompetitif dan terbuka di sisi lain, yang pada gilirannya memunculkan kebutuhan untuk mengetahui berabagai hal yang menyangkut preferensi (acuan) politik mereka.

Dengan mengungkap preferensi politik para pemilih ini maka akan tergambar tentang “nilai-nlai” politik yang mereka anut, persepsi dan penilaian mereka tentang kehidupan politik sehari-hari (menyangkut sistem kekuasaan, proses politik, pemilihan umum, partai politik dsb), serta harapan-harapan mereka tentang masa depan politik.

Gambaran tentang preferensi politik kalangan pemilih pada gilirannya akan memberitahu kepada para kandidat, tim sukses dan konsultan untuk mengetahui apa yang menjadi preferensi para pemilih dalam memilih seorang kandidat. Karena latar belakang Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA), karena aliran politik, karena kedekatan emosional, keluarga, dan kekerabatan, karena rasionalitas pemilih atas visi, misi dan program kerja kandidat dan bisa jadi karena uang, yang sering kita sebut sebagai Golongan pemilih uang tunai (Golput).

Berdasarkan realitas politik semacam itulah menimbulkan suatu kekhawatiran tersendiri bagi salah satu kandidat inchumbent, Basuki Tjahaja Purnama, jangan sampai pemilih di DKI Jakarta akan memilih berdasarkan preferensi agama dengan berpedoman pada Al-Qur’an Surat Almaidah Ayat 51, yang pada akhirnya menghantarkan Basuki Tjahaja Purnama menjadi Tersangka penistaan agama.

Kekhawatiran Basuki Tjahaja Purnama itu tentu saja sangatlah beralasan, bagaimana tidak. Dapat dipastikan bahwa dirinya tidak mungkin akan terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta bila mayoritas pemilih muslim (Islam) di DKI Jakarta memiliki preferensi dalam memilih berdasarkan agama dan mengikuti paham dari tafsir Surat Almaidah Ayat 51 untuk tidak memilih kandidat non muslim.

Situasi itu semakin diperburuk oleh ketersinggungan kaum Nahdiyin atas sikap dan perlakuan Basuki Tjahaja Purnama dan Tim Pengacaranya yang dianggap kurang menghormati dan menghargai KH. Makruf Amin, Rais Aam Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul ‘Ulama.

Wajah demokrasi kita, bila berkaca dari Pemilu di Ibu Kota, DKI Jakarta dapatlah kita nyatakan bahwa, semodern dan serasional apapun para pemilih, maka latar belakang SARA akan tetap menjadi preferensi para pemilih dalam memilih seorang kandidat.

Dari berbagai preferensi para pemilih, secara sederhana dapatlah kita katakan bahwa setiap pemilih sesungguhnya akan memilih berdasarkan kepentingannya. Kepentingan itu tentu saja bermacam-macam: ada karena kepentingan SARA, kepentingan aliran dan partai politik, ada karena kepentingan akan mendapatkan proyek, kepentingan uang dan berbagai kepentingan lainnya. Artinya memilih dengan berbagai preferensi apapun itu, intinya dalam memilih, siapapun itu pemilihnya, sesungguhnya setiap pemilih memiliki kepentingan.

Menjaga Demokrasi

Karena mimilih substansinya adalah hal ikhwal soal kepentingan, tentu saja hal terpenting bagi suatu demokrasi, bagaimana berlangsungnya kompetisi demokrasi melalui pemilihan langsung harus tetap menjaga demokrasi. Artinya, apapun kepentingan para pemilih, siapapun dan bagaimanapun harus tetap menjaga demokrasi.

Menjaga demokrasi berarti menjaga sistem dan aturan demokrasi melalui pemilihan umum berlangsung jujur, adil dan demokratis. Tidak boleh ada kecurangan, kejahatan dan manipulasi suara serta jual beli suara (money buy voters) atau politik uang (money politic).

Lebih penting dari itu, para tim sukses kandidat, semestinya bukan sekedar memperjuangkan kepentingan untuk memenangkan kandidatnya saja. Tetapi harus juga memberikan pendidikan politik (voters education) kepada para pemilih agar memilih dengan mengedepankan kepentingan untuk perbaikan dan kemajuan daerahnya dalam meningkatkan pembangunan yang mengutamakan kepentingan dan pelayanan masyarakat dan mensejehterakan rakyat.

Para tim sukses kandidat pulalah yang mestinya memberikan garansi politik kepada para pemilih bahwa kandidatnya kelak akan merealisasikan janji-janji politik dan kampanyenya. Bila kelak kandidat yang telah terpilih itu tidak merealisasikan janji politik dan kampanyenya para tim sukses pulalah yang berda di garda terdepan untuk menagih janji-janji kandidat. Inilah tugas utama para tim sukses dan tim pemenangan yang sesungguhnya.

Menjaga demokrasi adalah menjaga batasan agar semua pihak tidak melanggar tata aturan sistem demokrasi yang telah disepakati. Di atas semuanya itu, sudah waktunya kita membangun demokrasi yang taat pada azas kepatutan dan etika. Para konsultan, surveyer, pollster harus memberikan keteladanan agar bagaimana azas kepatutan dan etika profesi benar-benar menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan kerja-kerja profesi.

Para konsultan politik dan manajemen kampanye, para surveyer dan pollster mesti memahami azas kepatutan dan etika profesi agar mampu membatasi diri untuk tidak menjadikan keahliannya sebagai media provokasi yang mendistorsi esensi dari demokrasi, alat kampanye terselubung, dan memberi jalan pula bagi tumbuhnya kecurangan dan kejahatan politik dan kampanye yang akan menimbulkan bencana dan turbulensi politik di masa yang akan datang.

Demokrasi yang kita yakini sebagai alat untuk melakukan seleksi kepemimpinan tentu saja harus memberi maslahat, bukan untuk melegitimasi berbagai iktikad buruk dan rencana jahat yang justru akan merugikan rakyat.

Pendek kata, demokrasi dengan pemilihan langsung, berkaca dari pemilihan umum di DKI Jakarta sesungguhnya adalah sebagai alat bagi para pemilih di DKI Jakarta untuk menyalurkan berbagai kepentingannya guna mensejahterakan masyarakat DKI Jakarta khusunya dan rakyat Indonesia pada umumnya.

Bukankah demokrasi yang tidak memiliki korelasi dengan kesejahteraan sesungguhnya bukanlah demokrasi, tetapi tirani mayoritas suara rakyat atas kepentingan, hak dan kedaulatan rakyat.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top