Kesehatan

KEBUTUHAN DASAR KESEHATAN DAN KELAS STANDAR, BUKAN UNTUK MENURUNKAN CAKUPAN PELAYANAN JKN

situmorang1

Oleh : Chazali H. Situmorang *)

Di koran utama nasional (15/6/2020), menampilkan berita yang menarik dengan judul “SAMA RASA JAMINAN KESEHATAN” dan  juga sudah saya tulis di artikel berjudul “ PERINTAH UU SJSN, JKN  UNTUK RAWAT INAP GUNAKAN KELAS STANDAR, BUKAN KELAI, II DAN III,  tanggal 9 September 2019 yang lalu,  dan juga pada tulisan lainnya terkait dengan JKN.

Intinya lihat pasal 23 ayat 4 dan 5 UU SJSN yang berbunyi ” Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar”. Ketentuan lebih lanjut tentang ayat (4) tersebut dalam ayat (5)  menyatakan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

Dalam berita tersebut Menkes Terawan, berkeinginan melebur kelas kepesertaan BPJS Kesehatan secara bertahap hingga Desember 2020. Dalam sistem kelas tunggal, besaran iuran dan pelayanan akan diseragamkan. Untuk menekan defisit, cakupan layanan berpotensi berkurang.

Benarkah dengan kelas tunggal dan penyeragaman iuran dan pelayanan kesehatan, berpotensi cakupan pelayanan kesehatan berkurang?.

Jawabannya, kalau  merujuk pada UU SJSN dan UU BPJS, cakupan layanan kesehatan tidak boleh berkurang. Harus merujuk pelayanan kesehatan dengan menggunakan dua parameter yang tercantum dalam pasal 19 (ayat 2), dan Pasal 22 (ayat 1).

Parameter pasal 19 (ayat 2), menegaskan bahwa peserta mendapatkan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Parameter ini jelas maknanya bahwa peliharalah kesehatan peserta sesuai dengan kebutuhan dasar (elementer),  untuk dapat tetap sehat, jasmani dan rohani ( fisik dan mental).

Parameter kedua terkait hak peserta itu, pada pasal 22 (ayat 1), memberikan batasan cakupan pelayanannya yang komprehensif mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Termasuk hak untuk mendapatkan obat dan bahan medis pakai lainnya, sesuai dengan keperluannya.

Perpres JKN yang ada dan sudah berganti berulang-ulang, tidak pernah menyinggung dan merujuk pada pasal 23 ayat 4 dan 5. Sepertinya sesuatu yang sulit untuk dilaksanakan oleh pemerintah.

Pemerintah (baca Kemenkes), asyik bermain-main dengan kelas 1,2, dan 3, yang berakibat juga adanya tarif kelas 1, 2, dan 3, yang menimbulkan berbagai persoalan rumitnya menghitung besarnya biaya kesehatan untuk JKN.

Dengan pola tarif kelas 1, 2, dan 3  yang eksisting saat ini, juga tidak sesuai  pasal 2 UU SJSN, yang mengedepankan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial. Adanya stratifikasi kelas perawatan itu tidak dapat dihindari perbedaan perlakuan pelayanan medis maupun non medis bagi mereka yang membayar dengan tarif yang berbeda, karena hal itu menunjukkan kelas perawatan yang berbeda.

Perbedaan perlakuan ini, jika dibiarkan akan menyuburkan terjadi moral hazard bahkan fraud dalam pelayanan peserta JKN di faskes. dan hal tersebut sudah terjadi, sejak 3-4 tahun belakangan ini.

Implikasinya  terjadi defisit pembiayaan JKN,  bahkan hampir pada situasi gagal bayar. Penyebabnya bukan saja karena persoalan tarif kelas perawatan, tetapi juga ada faktor lain yang berkontribusi besar yaitu besaran tarif PBI, dan Manajemen Standard Pelayanan Medis di faskes yang belum tuntas.

Pemerintah belakangan menyadari (walaupun terlambat), bahwa persoalan standarisasi pelayanan medis untuk kepentingan memenuhi kebutuhan dasar kesehatan dan pelayanan yang komprehensif ( promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif), diperlukan pengaturan yang jelas yang harus tertuang dalam Perpres JKN.

Jadi sudah tepatlah, jika Menkes dr.Terawan mulai menyiapkan rumusan dan langkah-langkah teknis operasional untuk menuju pola pelayanan JKN yang sesuai dengan amanat UU SJSN. sebagaimana diberitakan di berbagai media beberapa hari ini. Karena hal itu tertuang dalam Perpres JKN  64/2020.

Kita baca  pasal 54A yang berbunyi: “Untuk keberlangsungan pendanaan Jaminan Kesehatan, Menteri bersama kementerian/ lembaga terkait, organisasi profesi, dan asosiasi fasilitas kesehatan melakukan peninjauan Manfaat Jaminan Kesehatan sesuai kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap kelas standar paling lambat bulan Desember 2020.”

Pasal 54B “Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54A diterapkan secara bertahap sampai dengan paling lambat tahun 2022 dan pelaksanaannya dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan tata kelola Jaminan Kesehatan.”

Kata kuncinya pasal 34A dan 54B, adalah peninjauan manfaat Jaminan kesehatan itu harus sesuai dengan kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap kelas standar. Paling lambat selesai tahun 2022,  berbarengan dengan peningkatan tatakelola jaminan kesehatan.

Untuk mendapatkan manfaat jaminan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dasar kesehatan, secara komprehensif, maka Kementerian Kesehatan menerbitkan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran, dalam bentuk Keputusan Menteri. Dari 74 PNPK yang harus diterbitkan Menteri, pada masa Menkes prof Nina F. Moeloek baru separuhnya selesai. Prosesnya memang berjalan alot, karena menyangkut pedoman berbagai jenis penyakit dan penatalaksanaannya yang harus dirumuskan dan disusun oleh ahlinya, sesuai dengan kelompok keahlian (specialis).

Bahkan dalam masa periode dr.Terawan sampai saat ini, belum ada satu produk Kepmen PNPK yang diterbitkan. Apakah karena kesibukan wabah covid-19, atau memang belum fokus kesitu.

PNPK ini menjadi batasan  bagi faskes untuk memberikan  kebutuhan dasar kesehatan,  yang bersifat komprehensif dan ber indikasi medis, sebagaimana amanat UU SJSN.

Kita dapat membayangkan sulitnya bagi BPJS Kesehatan  untuk mengendalikan klaim pelayanan kesehatan di RS, jika PNPK ini belum lengkap, dan menjadi celah terjadinya moral hazard bahkan fraud.

Demikian juga halnya, terkait dengan rawat inap kelas standar, bukan diartikan kelas perawatan tanpa kelas atau kelas bangsal. Bukan seperti itu pemahamannya. Undang-undang SJSN mengisyaratkan bahwa setiap peserta berhak mendapatkan perawatan di kelas. Apa kategori kelasnya, ya kategorinya standar. Apa batasannya, dirumuskan oleh pemerintah untuk dicantumkan dalam Perpres JKN.

Dalam merumuskan kelas standar, variabel utamanya adalah luas, dan jumlah tempat tidur, dan standar peralatan yang diperlukan, serta tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya. Komponen biaya kelas standar sebagai komponen non medis, di kombinasikan dengan tarif medis, serta potensi jumlah peserta JKN, dapatlah tarif biaya JKN per orang per bulan.

Dari situ, dengan mengacu pada tarif eksisting setiap kelas 1,2, dan 3 saat ini, tentu tidak sulit lagi menentukan kategori dan lingkup dari kelas standar. Rumusan dimaksud  harus  tuntas akhir tahun 2020.

Bagi RS yang sudah bekerjasama dengan BPJS kesehatan,  akan mendapatkan kepastian tentang kategori kelas standar, serta dapat menyiapkan setting kelas perawatan standar, pada saat melanjutkan perjanjian kerjasama tahun berikutnya. Pihak BPJS kesehatan harus mampu menghitung dan memproyeksikan jumlah tempat tidur pada kelas standar yang disiapkan oleh RS, dan bagian dari isi perjanjian kerjasama.

Dengan keharusan penyiapan kelas standar oleh RS, dengan memperhitungkan angka morbidity yang memerlukan perawatan inap, maka pihak BPJS Kesehatan dapat menyampaikan kepada Kemenkes dan PERSI, menyiapkan RS, sesuai dengan ratio peserta serta peta wilayah dimana peserta itu berada.

Kalau pendekatan demand and supply itu dapat dilakukan, maka kita akan menuju pelayanan kesehatan yang bermutu dan memberikan kepuasan kepada peserta.

*) Pemerhati Kebijakan Publik-Dosen FISIP UNAS

Cibubur, 16 Juni 2020

Silahkan share jka bermanfaat

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top